Siaran Pers Bersama
Upaya Kriminalisasi Aksi Tembak Laser, Bukti Pimpinan KPK dukung Pelemahan KPK

Pada 19 Juli 2021 petang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim aksi penembakan laser telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK. Jika menurut pada keterangan pernyataan pers dari KPK yang dimuat di sejumlah media, pelaporan yang dilakukan oleh KPK disebabkan karena aksi tersebut dinilai sebagai potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional. Padahal aksi yang dilakukan merupakan bentuk keprihatinan terhadap lembaga Pemberantasan Korupsi dari serangkaian upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga tersebut. Dimulai dengan direvisinya Undang-Undang KPK pada tahun 2019 hingga terakhir terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan. Aksi penembakan laser yang dilaporkan KPK hanyalah salah satu dari aksi-aksi yang telah dilakukan dan merupakan bagian dari rangkaian aksi-aksi yang sebelumnya dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa di Jakarta dan di beberapa kota lainnya.

Pelaporan dan upaya pemidaanan terhadap aksi di gedung KPK merupakan peristiwa yang pertama kali, padahal telah sangat banyak aksi-aksi demonstrasi di gedung KPK sebelumnya dan tidak pernah ada upaya pemidanaan. Hal ini menunjukkan perubahan KPK dan Pimpinannya yang semakin jauh dari rakyat. Semakin hilang fokus dan kemampuan dari mengungkap korupsi-korupsi besar menjadi mempidanakan rakyat yang berusaha menjaga KPK. Ini menjadi rangkaian nyata pelemahan KPK setelah sebelumnya revisi UU KPK, serangan kepada pegawai-pegawai KPK, penyingkiran melalui Tes Wawasan Kebangsaan Illegal, dan lainnya.

Upaya pelaporan terhadap aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh KPK, merupakan ancaman demokrasi kedepan, setidaknya hal tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi mendasar:

  • Aksi-aksi yang dilakukan terhadap KPK merupakan upaya dari mempersoalkan permasalahan Pelemahan KPK dan banyaknya kejanggalan dalam proses TWK. Seharusnya alih-alih dilihat sebagai upaya “menyerang simbol negara”, sebaliknya aksi-aksi sejenis terhadap KPK sejatinya merupakan upaya penguatan KPK.
  • Upaya Kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, lebih jauh lagi hal tersebut justru merupakan upaya pembungkaman publik dan SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).
  • Upaya merespon kritik secara negatif dan berlebihan. Pelaporan seperti ini baru pertama kali terjadi di KPK pada masa Firli Bahuri, selama ini, dibandingkan pada aksi yang dilakukan terhadap KPK, lembaga negara lain bahkan secara institusi terkait, jarang sekali tercatat melaporkan tindakan kritik yang diarahkan terhadap institusinya, bahkan seperti gedung DPR yang berulang kali di demonstrasi. Lebih jauh lagi pada Pasal 7 ayat (2) huruf d PerDewas Nomor 02 Tahun 2020, menyebutkan : dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang: merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.
  • Fokus pada pemberantasan korupsi. Alih-alih sibuk menjawab kritik dengan kriminalisasi harusnya KPK fokus pada upaya-upaya strategis pemberantasan korupsi. Langkah-langkah kontraproduktif seperti kriminalisasi justru makin menguatkan indikasi bahwa pimpinan KPK saat ini terlibat dalam pelemahan KPK.

Jakarta, 20 Juli 2021
Narahubung : Seluruh Perwakilan dari lembaga-lembaga
Siaran Pers Bersama

  1. YLBHI
  2. LBH Jakarta
  3. Greenpeace Indonesia
  4. WALHI EKSEKUTIF NASIONAL
  5. WALHI JAKARTA
  6. Fraksi Rakyat Indonesia
  7. Bersihkan Indonesia
  8. Ecosoc Institute
  9. Bangsa Mahasiswa
  10. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia
  11. Aliansi BEM Seluruh Indonesia
  12. BEM Se-Unnes
  13. Aliansi BEM Semarang Raya
  14. BEM KM Universitas Yarsi
  15. BEM FISIP UNMUL
  16. Indonesia Corruption Watch
  17. BEM Universitas Siliwangi
  18. BEM Fapet Unpad
  19. BEM UI
  20. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
  21. BEM STHI Jentera
  22. BEM FISIP UNSIL
  23. BEM PM Universitas Udayana
  24. BEM FH UPNVJ
  25. Enter Nusantara
  26. JATAM Kaltim
  27. LBH Samarinda
  28. ICJR
  29. PSHK
  30. LBH Pers
  31. LeiP
  32. LBH Masyarakat
  33. PBHI
  34. ELSAM
  35. ICEL
  36. LBH Pos Malang
  37. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
  38. Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law
  39. KIKA
  40. FSBKU KSN
  41. KontraS
  42. Save Our Borneo
  43. IJRS
  44. Pusaka Bentala Rakyat
  45. Jikalahari
  46. Serikat Petani Kelapa Sawit
  47. Senarai
  48. Front Mahasiswa Nasional
  49. BEM ULM
  50. KPRI
  51. SPRI ( Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia)
  52. Pokja 30
  53. LEM UII Yogyakarta
  54. BEM FH UI
  55. Perkumpulan Lingkar Hijau
  56. BEM HUKUM UNHAS
  57. BEM FH Undip
  58. BEM FH Unsika
  59. BEM FKB Universitas Telkom
  60. Garda Tipikor FH UNHAS
  61. PUSaKO FH Unand
  62. LBH Yogyakarta
  63. BEM FISIP UI
  64. BEM FKM UI
  65. BEM Vokasi UI
  66. BEM FF UI
  67. BEM FIA UI
  68. BEM FPsi UI
  69. BEM FIB UI
  70. BEM FK UI
  71. BEM Fasilkom UI
  72. BEM FT UI
  73. Pers Suara Mahasiswa UI
  74. BEM FH Unpad
  75. BEM FH Unair
  76. Aliansi BEM Univ. Brawijaya
  77. SAKSI FH
  78. BEM Undip
  79. BEM FKM Undip
  80. BEM FSM Undip
  81. BEM FISIP Undip
  82. BEM FPP Undip
  83. BEM FPIK Undip
  84. BEM FT Undip
  85. BEM FEB Undip
  86. BEM Psikologi Undip
  87. BEM FK Undip
  88. FNKSDA
  89. LAMRI Surabaya
  90. Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan
  91. BEM Unsoed
  92. PADI Indonesia
  93. Etika Kosmologi Khatulistiwa
  94. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  95. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
  96. Kanopi hijau Indonesia
  97. LBH Surabaya
  98. WALHI Jawa Barat
  99. Auriga Nusantara
  100. AEER
  101. JATAM
  102. Trend Asia
  103. Walhi Kalimantan Selatan
  104. LBH Bandung
  105. Perkumpulan Lingkar Hijau
  106. WALHI Yogyakarta
  107. WALHI Sumatera Selatan
  108. WALHI Lampung
  109. WALHI NTB
  110. WALHI Jambi
  111. WALHI Jawa Tengah
  112. WALHI RIAU
  113. WALHI Jawa Timur
  114. WALHI Sulawesi Tenggara
  115. WALHI Maluku Utara
  116. Walhi Kalimantan Selatan
  117. WALHI Kalimantan Timur
  118. WALHI Kep.Babel
  119. WALHI Papua
  120. Amnesti Internasional Indonesia