Kronologi

Pers Mahasiswa Poros membuat sebuah tulisan tersebut berisi tentang seorang dosen berinisial MN yang merekomendasikan sebuah kepada mahasiswanya buku mata kuliah Kemuhammadiyahan yang berjudul Kuliah Kemuhammadiyahan Gerakan Tajdid. MN diduga memaksa mahasiswa untuk membeli buku tersebut. Jika mahasiswa membeli buku, maka akan mendapat nilai rata-rata A dan yang tidak membeli maka akan mendapatkan nilai B-, C, bahkan D.

Pers Mahasiswa Poros kemudian meminta klarifikasi dengan mewawancarai pihak Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) Universitas Ahmad Dahlan. Pers Mahasiswa Poros juga meminta tanggapan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan.

Setelah meminta klarifikasi tersebut, Pers Mahasiswa Poros lalu menulis sebuah karya pers kampus berjudul “Nilai A Seharga Buku Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah” yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2021. Kesimpulan dari berita tersebut adalah mahasiswa tidak lagi diwajibkan membeli buku dan tidak ada kaitannya dengan perolehan nilai.

Meskipun sudah diklarifikasi, tetapi pihak LPSI tetap merasa dirugikan dengan adanya karya itu. Sehingga pada Jumat, 20 Agustus 2021, Pihak LPSI kemudian memanggil redaksi Poros terkait permasalahan yang berkaitan dengan lembaga tersebut untuk hadir di Ruang Rapat LPSI pada Sabtu, 21 Agustus 2021. Kepala LPSI, Anhar Asnysary, menegaskan bahwa LPSI tidak pernah mewajibkan mahasiswa untuk membeli buku hingga mempengaruhi nilai mahasiswa. -Dalam forum tersebut Pers Mahasiswa Poros menawarkan hak jawab jika LPSI memang merasa dirugikan namun LPSI terus menawarkan opsi yang sama, yaitu menghapus karya pers tersebut. Poros akhirnya memutuskan untuk menghapus tulisan yang diterbitkan pada 19 Agustus 2021 tersebut.

PPMI Nasional menilai bahwa karya jurnalistik yang telah diterbitkan oleh Persma Poros dengan judul ‘Nilai A Seharga Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah’ adalah murni karya pers mahasiswa melalui proses reportase yang semestinya.

Fakta yang dimuat dalam pemberitaan itu sudah dikumpulkan untuk menunjukkan betapa ada ketidakberesan dalam sistem penilaian di kampus tersebut. Selain itu, fakta penguat dalam pemberitaan tentu menjadi hak publik untuk tahu, bahwa kampus semestinya menjunjung tinggi asas objektivitas dalam memberikan pendampingan terhadap mahasiswanya.

Karya tersebut juga tidak mengandung unsur iktikad buruk sama sekali.

Atas peristiwa yang dialami Pers Mahasiswa Poros ini, PPMI Nasional menyatakan sikap:

  1. Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, maka sikap yang diambil redaksi Poros dengan tetap mengambil posisi sebagai watchdog atau kontrol kekuasaan terhadap kampus, sudah sewajarnya dilakukan.
  2. Pers mahasiswa, sesuai namanya adalah lembaga yang difungsikan untuk menekan alat kekuasaan agar menjalankan fungsi ideal. Pers mahasiswa tidak bisa dipahami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi publisitas semata. Berita seburuk apapun mengenai kampus, jika itu adalah fakta dan menjadi hak publik untuk tahu, sudah menjadi tugas lembaga pers mahasiswa untuk mempublikasikan fakta-fakta tersebut kepada publik.
  3. Selanjutnya, jika terdapat pihak yang keberatan dengan isi pemberitaan, semestinya pihak tersebut menempuh mekanisme hak jawab. Poros sebagai lembaga pers mahasiswa, sesuai Kode Etik Jurnalistik, wajib melayani hak jawab tersebut.
  4. Meminta Rektor UAD untuk menghormati kebebasan akademik, kebebasan pers mahasiswa serta kritik sebagai bagian dari demokrasi. Serta mendesak Rektor UAD untuk menindaklanjuti hasil temuan fakta penjualan buku dan menindak tegas pihak LPSI yang dalam hal ini berkeberatan dengan pemberitaan yang diterbitkan oleh Persma Poros.
  5. Meminta civitas akademik UAD tidak mendiskriminasi mahasiswa, anggota Persma Poros yang menulis kritik.

Narahubung:
Abdul Haq (0822 1747 9191)
Alvina N.A. (0822 4522 4717)